"Wapres RI ke-11 Boediono Tegaskan Pentingnya Memiliki Haluan Negara"

Dari Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR  

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai pandangan, saran dan masukan Wakil Presiden RI ke-11 Prof Boediono kepada MPR RI dalam proses penyusunan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Ada tiga hal penting yang disampaikan, yakni pembangunan ekonomi dan politik harus berdampingan dan tidak saling bertentangan; pembangunan manusia dengan mengedepankan sektor pendidikan dan kesehatan serta pembangunan institusi dan state building sebagai soft infrastructure, dengan memaksimalkan kinerja birokrasi sebagai pelaksana program pembangunan serta penegakan hukum dalam menjamin pelaksanaan tata negara, pemerintahan dan masyarakat. 

Prof Boediono menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara sebagai program perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersifat implementatif. Artinya bukan rencana di awang-awang yang enak dibaca, namun sulit diwujudkan. Implementatif yakni harus dapat diwujudkan dalam jangka waktu 5, 10 hingga 15 tahun, berkesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan penggantinya. 

"Prof Boediono menekankan dalam penyusunan pembangunan jangka panjang yang implementatif, harus dilandasi perhitungan yang sistematis, objektif dan teknokratis. Hal ini sedang dilakukan oleh MPR RI dalam proses penyusunan rancangan PPHN dengan melibatkan banyak pakar, termasuk meminta pandangan dari para mantan presiden dan wakil presiden RI," ujar Bamsoet usai melakukan silaturahmi kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-11 Prof Boediono, di Jakarta, Rabu (22/5/2024). 

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Syarif Hasan. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, Prof Boediono mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan perencanaan jangka panjang yang implementatif. Pada tahun 1974 dan 1979, Indonesia mendapatkan berkah 'oil boom'. Hasil ekspor minyak untuk APBN meningkat drastis dari Rp 118,2 miliar pada tahun 1969 menjadi Rp 4.404,2 miliar pada tahun 1979 atau tumbuh 3.296 persen. Jumlah tersebut melampaui pajak dan investasi. Tahun 1990, World Bank membuat studi tentang perbandingan negara-negara yang mendapatkan berkah dari 'oil boom', seperti Indonesia, Meksiko, Nigeria, dan Venezuela, dalam mengelola keuntungan yang didapat. Hasilnya, Indonesia menjadi yang terbaik. 

"Indonesia mampu memaksimalkan pemasukan negara dari ekspor minyak dalam berbagai program pembangunan yang tersusun rapi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemanfaatan 'oil boom' dilaksanakan pada akhir Repelita I, Repelita II dan awal Repelita III. Salah satu hasilnya, Indonesia bisa swasembada pangan, produksi beras meningkat dari 19,3 juta ton pada tahun 1970 menjadi 32,7 juta ton di tahun 1981," jelas Bamsoet. 

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam Kadin Indonesia ini menerangkan, kini Indonesia mendapatkan berkah dari berbagai kekayaan sumber daya alam. Antara lain terdiri dari nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua di dunia, batubara termal/lignit terbesar ketiga dunia, bauksit terbesar keenam dunia, emas terbesar keenam di dunia; serta tembaga terbesar ketujuh dunia. 

"Jika tidak didukung perencanaan jangka panjang, maka berkah pemasukan dari kekayaan sumberdaya alam kita bisa jadi malah akan menjadi sia-sia. Melalui perencanaan, kita bisa kembali swasembada pangan, meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, serta mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana pernah terwujud pada saat kita mendapatkan berkah oil boom," jelas pungkas Bamsoet. (*/kg)

Baca Juga :